Slamet Minta Pemerintah Jelaskan Isu Impor Beras, Jangan Sekadar Klaim Swasembada
Slamet menilai pemerintah perlu memberikan klarifikasi berdasarkan data dan fakta.
Slamet menilai pemerintah perlu memberikan klarifikasi berdasarkan data dan fakta.
Pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya.
Slamet menyebut kondisi negara-negara pengimpor lebih parah ketimbang Indonesia.
Menurut Slamet, impor beras dalam jumlah sebesar itu menimbulkan kekhawatiran serius terkait dampaknya pada petani lokal.
Pemerintah Indonesia melakukan impor beras secara besar-besaran. Hal itu terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang sepanjang bulan Januari hingga November 2023.
Berikut data impor beras selama tahun 2023 yang dilakukan pemerintah Indonesia
Solusi mengatasi harga beras mahal, kata Ayep Zaki, diantaranya mengedepankan upaya pemerintah demi kepentingan petani, baik itu dari pupuk murah dan berkualitas maupun impor beras.
Arief mengatakan langkah ini merupakan penugasan langsung dari Presiden Jokowi.
Slamet menilai kebijakan impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan tidak sebatas upaya mengatasi dampak El Nino seperti yang disampaikan Zulhas.
Pemerintah telah resmi memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton tahun ini
Drh Slamet mengatakan pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi sengkarut perberasan nasional sangat reaktif, instan, dan tidak terukur.
Wacana impor ini berpotensi membuat gejolak harga beras dalam negeri yang saat ini sedang memasuki masa panen raya.
Pemerintah kembali membuka opsi impor beras sebesar 500 ribu ton guna memenuhi kebutuhan CBP
Harga beras medium per 12 Januari 2023 naik 2,73 persen dibanding sebelumnya, menurut Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan.
Pemerintah melalui Perum Bulog sepakat untuk mengimpor beras sebesar 600 ribu ton mengingat semakin menipisnya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di akhir tahun ini.