Kuasa hukum Aknes resmi melaporkan dugaan pelanggaran perbankan syariah yang melibatkan PT BPRS HIK Parahyangan Bandung kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pengaduan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan Komisi III DPRD Jabar, tertanggal 7 April 2026.
Eks Komisaris PT Gurki Putra Mandiri, mendesak BPRS HIK Parahyangan segera menyelesaikan kewajiban pembayaran lahan miliknya senilai Rp14 miliar yang hingga kini belum terealisasi selama dua tahun.
PT BPRS HIK Parahyangan menyatakan tidak terlibat dalam transaksi jual beli lahan lima hektare di Cianjur dan menegaskan tidak memiliki kewajiban hukum maupun finansial terkait polemik tersebut.
