Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi turut menyikapi isu dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam transaksi judi online (judol).
Pemkot Sukabumi memastikan isu penghapusan jasa penyebaran SPPT PBB-P2 tidak benar. BPKPD Kota Sukabumi menegaskan anggaran pembayaran “uang sobekan PBB” untuk para RW sebesar Rp1.000 per lembar sudah tersedia.
DPRD mendorong BPKPD untuk lebih aktif melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap laporan pajak yang disampaikan para wajib pajak.
Realisasi pendapatan daerah Kota Sukabumi hingga akhir Februari 2026 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya
Wali Kota Sukabumi terpilih, Ayep Zaki, kembali melanjutkan silaturahmi dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Ayep Zaki menyampaikan target ambisius terkait PAD untuk tahun 2026
Tahun ini potensi PAD Kota Sukabumi akan mengalami peningkatan.
Baru-baru ini, penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji menyebut sumbangan hotel untuk pajak daerah pada 2023 cukup tinggi
