SUKABUMIUPDATE.com - Sejumlah pengusaha didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bureaucracy and Service Watch mendatangi Balai Kota Sukabumi, Selasa (11/6/2024). Mereka berunjuk rasa menagih pembayaran utang Rp 1,8 miliar.

Koordinator aksi, Elut Haikal, mengatakan demonstrasi ini didasarkan pada adanya sepuluh vendor yang mengaku belum menerima pembayaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi atas pengadaan makan dan minum pada 2019 sampai 2020.

"Keterlambatan pembayaran dari 2019-2024. Kerugian pengusaha awalnya Rp 3,6 miliar, tetapi setelah ada pembayaran, tinggal sisa Rp 1,8 miliar," kata dia.

Mewakili LSM Bureaucracy and Service Watch, Elut menyebut pihaknya mendampingi kasus ini dengan harapan kejadian serupa tidak terulang.

Kepala Inspektorat Kota Sukabumi Een Rukmini mengatakan sejak Juli hingga Agustus 2023 pihaknya melakukan audit investigasi terhadap masalah ini. Hasilnya, tidak ditemukan bukti tunggakan atau utang Pemkot Sukabumi kepada para vendor.

Baca Juga: Pemkot Sukabumi Rakor Bahas Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Komoditas Strategis

“(Audit investigasi) dilakukan di bulan Juli sampai Agustus dan pihak-pihak terkait sudah kita mintai keterangan. Hasilnya memang tidak ada bukti bahwa itu digunakan oleh pemerintah daerah,” kata dia.

Adapun soal pembayaran utang yang sudah dilakukan kepada vendor, Een tidak mengetahui apakah pembayaran itu atas nama Pemkot Sukabumi atau pribadi oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun yang jelas, uang tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pemda.

"Nah itu kan mereka (oknum ASN pemda) yang melakukan (pembayaran utang). Tapi kesepakatannya atas nama pemda atau atas nama siapa, kami tidak tahu. Itu hanya pembayaran utang dan entah utang siapa kami tidak tahu," ujarnya menjelaskan.

Berdasarkan data yang dipelajarinya, Een mengungkapkan kasus ini sebenarnya terjadi pada periode pemerintahan tahun 2017-2018-2019. "Kita hanya mempelajari data yang ada, data yang mereka (peserta aksi) bawa. Sayangnya mereka (peserta aksi) tidak membawa bukti SPJ-nya (surat pertanggungjawaban)," kata dia.

Demonstrasi juga dilakukan di depan gedung DPRD Kota Sukabumi.