SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Leni Liawati, menyambangi kediaman pasangan suami istri (pasutri) Andi Saputra (49 tahun) dan Tuti Mulyati (37 tahun), di Kampung Pasir Koet RT 04/07 Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi.
BACA JUGA: Curhat Keluarga Pemulung di Cisolok Sukabumi, Sejak Corona Makan Sehari-hari Dari Tetangga
Pasutri yang memiliki tiga orang anak ini hidup dengan keadaan memprihatinkan. Apalagi di tengah Pandemi Covid-19 sekarang ini mereka tak bisa mendapatkan uang dari pekerjaannya sebagai pemulung rongsokan atau barang bekas. Sebab, barang bekas yang dikumpulkan pasutri ini tak ada yang beli.
Bahkan tetangganya, Asep Nuryadin (40 tahun), berniat melaporkan kondisi keluarga tersebut dan berkordinasi dengan beberapa rekannya termasuk ke Rumah Zakat. Namun untuk mendapatkan bantuan terkendala dari data diri, karena tidak memiliki e-KTP hanya kartu keluarga saja.
Dalam kesempatan itu, perempuan berhijab ini memberikan bantuan berupa Sembako (sembilan bahan pokok) dan diterima langsung oleh Tuti Mulyati (37 tahun). Kedatangan itu, kata dia, setelah mendapat informasi bahwa satu keluarga sedang mendapat kesulitan akibat dampak dari wabah Virus Corona.
"Ini warga kita harus dibantu. Salah satunya soal administrasi kependudukan (Adminduk), karena masih banyak warga yang belum mengetahui mengurusnya, maka dari itu harus ada kerjasama dari semuanya. Mulai dari tingkat RT, RW, desa hingga kecamatan," ungkapnya.
BACA JUGA: Ketemu Warga Palabuhanratu, Leni Liawati Dicurhati Kosongnya Blanko e- KTP
Ia menjelaskan, dengan adanya kejadian warga Cisolok terdampak Virus Corona dan belum memiliki e-KTP ini, harus segera di antisipasi jangan sampai warga tidak memiliki adminduk dibiarkan begitu saja, sehingga berakibat tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
"Kita harus sama sama mendorong agar permasalahan adminduk ini segera terselesaikan. Ini menjadi catatan juga bagi kita ternyata PR kita masih banyak. Dan RT sebagai garda terdepan dalam mengurusi adminduk seharusnya lebih paham kondisi masyarakat. Mana yang sudah punya mana yang belum," tegasnya.
Kalau tidak ada laporan dari masyarakat atau Pemdes (pemerintahan desa) setempat, tentunya mereka tidak akan punya data. Padahal identitas ini salah satu yang mutlak harus dimiliki setiap penduduk. Apalagi yang termasuk kategori keluarga kurang mampu, sehingga saat diajukan untuk mendapat bantuan tidak harus ramai atau terjadi masalah di lapangan.
Kendati demikian, sambung Leni, saat ini tidak harus saling menyalahkan karena ada warga yang hingga kini belum memiliki e-KTP, KK ataupun akte lahir. "Apalagi keluarga ini sudah ada kartu keluarga pasti sudah tercatat, dan dalam waktu dekat kita akan dorong supaya secepatnya segera memiliki e-KTP dan mendapatkan bantuan," tandasnya.
