SUKABUMIUPDATE.com - Situasi politik di Aceh memanas setelah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, menyatakan kesiapannya menandatangani tuntutan pemisahan Aceh dari Indonesia.
Dilansir dari modusaceh.co jaringan Suara.com pada Selasa (2/9/2025), pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan ribuan massa yang menggelar aksi di depan Gedung DPRA pada Senin, 1 September 2025.
Politisi Partai Aceh yang dikenal dengan sapaan Abang Samalangga itu sontak memicu sorak dukungan ketika menawarkan langkah berani tersebut.
Ketegangan mencapai titik puncak saat Zulfadhli bersiap menandatangani pakta integritas berisi tujuh tuntutan utama demonstran. Tidak berhenti di situ, ia bahkan menambahkan opsi paling radikal: referendum bagi Aceh.
“Atau mau tambah satu poin lagi, minta pisah saja Aceh dari pusat. Kalau tidak, biar saya tambahkan dan teken,” ujar Zulfadhli dengan suara tegas, dikutip dari Suara.com.
Sontak, tawaran tersebut disambut teriakan "merdeka" yang membahana dari para pengunjuk rasa.
Sebelum tawaran pemisahan itu muncul, massa aksi telah menyodorkan tujuh tuntutan utama yang tertuang dalam sebuah petisi.
Tuntutan tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan rakyat Aceh terhadap kondisi politik dan sosial saat ini.
Poin-poin tersebut meliputi:
- Reformasi Total DPR RI dan DPR Aceh.
- Reformasi Institusi Polri.
- Penuntasan Seluruh Pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di Aceh.
- Menolak Pembangunan Batalyon baru di Aceh.
- Evaluasi Menyeluruh terhadap Seluruh Izin Tambang di Aceh.
- Pembebasan rekan-rekan demonstran yang ditangkap saat aksi.
- Transparansi penuh atas penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.
Tuntutan ini menjadi landasan gerakan massa yang sejak pagi telah memadati area gedung legislatif.
Selain tujuh poin tersebut, para orator di atas mobil komando berulang kali menyuarakan keinginan agar Aceh merdeka dari Indonesia.
Bahkan, permintaan untuk mengibarkan bendera Bulan Bintang, yang merupakan simbol perjuangan Aceh, berdampingan dengan bendera Merah Putih turut menggema.
Menanggapi desakan tersebut, Zulfadhli kemudian membacakan surat kesepakatan yang mengikat DPRA untuk mengawal tuntutan rakyat.
Pembacaan ini menjadi simbol komitmen lembaga legislatif Aceh terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat.
“Kami, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama DPR RI, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab konstitusional menyatakan, sepakat untuk memenuhi dan mengawal seluruh tuntutan rakyat Aceh. Kesepakatan ini adalah bentuk komitmen nyata bahwa suara rakyat adalah amanat tertinggi yang tidak boleh diabaikan,” ujar Zulfadhli saat membacakan surat poin di hadapan para demonstran.
Sumber: Suara.com
