SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Iran akhirnya membuka data dampak dari kerusuhan di negerinya dalam beberapa pekan terakhir. Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta merilis pernyataan resmi untuk meluruskan opini publik di Indonesia, terkait gelombang unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi di negerinya dalam beberapa pekan terakhir.
Siaran pers tersebut diterbitkan sebagai respons atas situasi keamanan dan ekonomi yang berkembang di Teheran sejak akhir Desember 2025. Pemerintah Iran menjelaskan bahwa gejolak bermula dari persoalan ekonomi, khususnya anjloknya nilai tukar mata uang yang memicu lonjakan harga kebutuhan pokok dan terganggunya aktivitas bisnis.
Aksi protes awalnya digerakkan oleh kalangan pengusaha, pedagang, dan serikat pekerja di Teheran yang menyuarakan penurunan daya beli serta tuntutan stabilisasi ekonomi. Namun, dalam perkembangannya, unjuk rasa tersebut disebut berubah menjadi kerusuhan massal.
Baca Juga: Warga Swadaya Perbaiki Jalan Nasional Amblas di Tanjakan Baeud Sukabumi
Melansir suara.com, data terbaru yang disampaikan pemerintah Iran mencatat sedikitnya 1.850 orang tewas, termasuk dari kalangan massa dan aparat keamanan.
Protes yang semula berfokus pada tuntutan ekonomi kini dilaporkan bergeser menjadi desakan politik yang lebih luas, dengan masyarakat mempertanyakan kebijakan stabilitas pasar yang dinilai gagal. Pemerintah Iran menyebut ketidakstabilan ekonomi yang dipicu fluktuasi tajam nilai tukar mata uang menjadi pemantik utama aksi protes yang mulai terjadi sejak Minggu, 28 Desember 2025.
Pada tahap awal, aksi unjuk rasa diklaim berlangsung damai dan tertib, dengan tuntutan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kondisi ekonomi tanpa mengganggu ketertiban umum.
Baca Juga: KDM Siapkan Relokasi dan Bantuan Hunian bagi Warga Terdampak Longsor Bandung Barat
Dalam pernyataannya, pemerintah Iran tegaskan komitmennya terhadap konstitusi nasional serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kedutaan Besar Iran menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan berekspresi dan hak berunjuk rasa secara damai.
"Tidak ada tindakan yang diambil terhadap para pengunjuk rasa damai," demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.
Namun, pemerintah Iran juga menekankan adanya perbedaan antara protes ekonomi yang sah dan tindakan kekerasan terorganisir. Menurut dokumentasi resmi, sejumlah kecil elemen yang disebut terafiliasi dengan kelompok luar negeri diduga menyusup ke dalam aksi, melakukan perusakan fasilitas publik, serta menyerang aparat keamanan menggunakan alat pembakar hingga senjata api.
Baca Juga: Real Madrid Menang atas Villareal, Alvaro Arbeloa Puji Penampilan Vinicius Jr dan Kylian Mbappe
Iran secara terbuka menuding adanya intervensi aktor asing, terutama Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan pejabat dari kedua negara tersebut dinilai mengandung provokasi dan hasutan yang memperkeruh situasi serta mendorong destabilisasi internal.
Pihak Kedutaan juga menegaskan, tekanan ekonomi yang dialami masyarakat Iran merupakan dampak langsung dari sanksi sepihak dan tindakan koersif yang diterapkan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Upaya memanfaatkan tuntutan ekonomi rakyat sebagai alat tekanan politik disebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional Iran.
Sebagai langkah solutif, pemerintah Iran mengumumkan telah menyusun sejumlah agenda praktis, termasuk penyaluran paket bantuan darurat bagi kelompok rentan serta pembukaan dialog langsung dengan perwakilan serikat pekerja untuk memulai reformasi ekonomi.
Baca Juga: Kebakaran Gudang Rongsok di Warudoyong Sukabumi, Pemadaman Butuh Waktu 3 Jam
Menutup pernyataan tersebut, Kedutaan Besar Iran mengapresiasi perhatian publik Indonesia dan mengimbau media untuk menyajikan pemberitaan yang komprehensif, berimbang, dan berbasis fakta.
Media diharapkan menghindari narasi selektif yang berpotensi memperkeruh persepsi publik, mengingat hubungan persahabatan antara Iran dan Indonesia yang dibangun atas dasar saling menghormati. Pemerintah Iran menegaskan bahwa dialog dan kerja sama tetap menjadi jalan utama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas, baik di tingkat regional maupun internasional.
