SUKABUMIUPDATE.com - Pelatihan kerja harus berujung pada peluang kerja. Tantangan itu menjadi perhatian Kabupaten Sukabumi setelah kuota pelatihan vokasi meningkat dari 1.000 menjadi 1.600 peserta. Namun, peningkatan keterampilan bukan satu-satunya pekerjaan rumah.
Mengutip keterangan di Instagram @prokompimsukabumikab, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli membuka Tailor Made Training (TMT) ABT Batch 2 Tahun 2026 di Pudak Arum Pendopo Sukabumi, Minggu (11/10/2026).
Dalam agenda tersebut, Yassierli juga menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan ketenagakerjaan melalui penguatan kompetensi pekerja dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku. Ia menyatakan akan menegur perusahaan di Sukabumi apabila ditemukan tidak taat dalam mengelola tenaga kerjanya.
Langkah itu menegaskan bahwa upaya memperluas kesempatan kerja tidak cukup hanya dengan menyiapkan tenaga kerja terampil. Perusahaan juga dituntut menjalankan kewajibannya sehingga hubungan kerja berlangsung sesuai aturan dan hak pekerja tetap terlindungi.
Hadir dalam agenda ini Bupati Sukabumi Asep Japar, Wakil Bupati Sukabumi Andreas, Sekretaris Daerah Ade Suryaman, serta Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Reni Rosyida Muthmainnah.
Tambahan kuota pelatihan vokasi tersebut mencakup 100 paket pelatihan. Program ini menyediakan uang saku, asuransi, konsumsi, serta sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sebanyak 400 peserta mengikuti tahap perdana, termasuk penyandang disabilitas, dengan dukungan 10 lembaga mitra.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Asep Japar bersama Kepala BBPVP Bandung menandatangani kerja sama pelatihan vokasi. Kerja sama ini menjadi salah satu upaya menyelaraskan program peningkatan keterampilan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri di Kabupaten Sukabumi.
Di tingkat pelaksanaan, Kepala BBPVP Bandung Reni Rosyida Muthmainnah berperan mendorong agar program pelatihan tidak berhenti pada peningkatan kemampuan teknis. Melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, ia menekankan pentingnya menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan industri sekaligus memperluas akses kerja bagi masyarakat.
“Pelatihan ini harus mampu membekali peserta dengan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Kita optimalkan berbagai potensi yang ada di Sukabumi,” ujarnya.
Reni menyebut kolaborasi antara BBPVP Bandung dan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, termasuk penyandang disabilitas. Dengan pemetaan kebutuhan industri dan dukungan lembaga pelatihan, peserta diharapkan memiliki keterampilan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Dengan demikian, peningkatan kuota pelatihan menjadi salah satu pintu masuk untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di Sukabumi. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh jumlah peserta yang dilatih, tetapi juga oleh peluang mereka memperoleh pekerjaan dan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi ketentuan ketenagakerjaan. (ADV)
