SUKABUMIUPDATE.COM - Jajaran pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menilai kebijakan Program Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP) dipaksakan. Pasalnya, program DLP yang sudah tertuang dalam UU Nomor 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, belum didukung dengan petunjuk teknis dan pelaksanaannya, baik dengan peraturan pemerintah maupun menteri.
"Kami menolak pemberlakuan pendidikan DLP. Pendidikan DLP itu belum tuntas pembahasannya di tingkat organisasi profesi dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), serta belum ada aturan pendukungnya," kata Ketua IDI Cabang Kabupaten Sukabumi, Arya Firmansyah, Senin (24/10).
Menurut Arya, pendidikan DLP hanya akan memberatkan dokter, bahkan merendahkan serta meragukan kompetensi dokter yang sudah lulus. Padahal, tanpa mengikuti DLP, dokter sudah memiliki kompetensi, karena telah melalui proses uji kompetensi untuk proses sertifikasi dan masa internsip dokter yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
"Kalau tetap dipaksakan pendidikan DLP, di samping pemborosan, juga akan mengganggu pelayanan," ujarnya.
Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Kabupaten Sukabumi Hendrawan menyebutkan, dengan keterbatasan dokter, khususnya di Kabupaten Sukabumi yang berjumlah 305 dokter, pendidikan DLP akan mengganggu pelayanan. Seharusnya, kata Hendrawan, terkait penambahan kompetensi, pemerintah memperhatikan fasilitas pendidikan di perguruan tinggi.
â€Selama ini dokter tanpa DLP juga sudah bisa memberikan pelayanan kesehatan. Jadi, mengapa harus diberatkan dengan pendidikan lain? Apalagi di kita, idealnya jumlah dokter dua ribu orang. Tapi saat ini hanya 305 orang. Masih jauh dari ideal,†tukas
