SUKABUMIUPDATE.COM - Ada sejumlah alasan dikemukakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sukabumi Sopyan Effendi, terkait adanya pungutan liar (Pungli) dan lambannya pelayanan publik di dinas yang dipimpinnya itu. Alasan ini dikemukakan Sopyan langsung kepada aktivis HMI Cabang Sukabumi yang berunjuk rasa dan memberinya hadiah sapu dan serok sampah, sebagai simbol harus bersih Pungli dan perbaikan pelayanan, Rabu (19/10).
"Terimakasih atas aspirasi mahasiswa yang telah mengkritisi kami, namun di balik itu, menurut agama ada bahasa tabayyun (klarifikasi-red) yang artinya, semua informasi ada yang benar dan tidak,†ungkap Sopyan.
Terkait Pungli, Sopyan menjelaskan sudah ada aturan ketat. Namun, ia juga mengakui masih ada staf yang tidak mematuhi hal tersebut. “Banyak staf yang dipecat karena tidak mematuhi standar aturan dan kami pastikan mereka hanya oknum saja,†jelas Sopyan.
Soal keterlambatan dalam membuat permohonan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan dokumen kependudukan lainya, menurut Sopyan, terjadi karena sarana prasarana yang belum memadai. Dari 47 kecamatan dan 386 desa, baru ada tiga mesin dimiliki Disdukcapil.
Kantor ini juga baru punya tujuh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang idealnya di setiap kecamatan ada. “Server dengan pusat juga sering terjadi keterlambatan atau loading dan di luar kemampuan kami, terakhir penyediaan keeping atau blanko e-KTP minim,†ujarnya lebih jauh.
Terkait kekurangan ini, Sopyan mengaku sudah minta tambahan peralatan kepada Gubernur Jawa Barat, tapi sampai saat ini belum terealisasi.
