SUKABUMIUPDATE.COM - Meski ditawari untuk naik haji ke tanah suci Mekkah. Namun, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Sukabumi, Dudung Nurullah Koswara menolaknya. Penolakan itu diungkap Dudung melalui akun pribadi facebook miliknya, yang ia posting Senin, (10/10).
Guru di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Sukabumi ini ditawari pergi haji oleh salah seorang Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, saat pria yang gemar memakai iket Sunda ini beraudensi di Gedung DPRD Kota Sukabumi.
Dalam postingannya rupanya Dudung memiliki pesan moral tinggi bahwa dirinya sangat ingin memperhatikan dan memperjuangkan nasib guru honorer, penjaga sekolah, pegawai tata usaha (TU) dan operator sekolah (OPS) di Kota Sukabumi. Permasalahan ini lebih perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, bila dibanding hanya memberangkatkan dirinya ke tanah suci Mekkah.
"Saya TIDAK PERLU DIHAJIKAN. Memperjuangkan Honorer lebih penting dari BERHAJI. Saat audiensi tadi saya disapa Wakil Ketua DPRD dan mengatakan Pak Ketua PGRI nanti dihajikan/umroh seperti yang lain oleh pemda. Saya katakan saya tak butuh, berikan saja pada guru honorer. Alangkah indahnya bila umroh tahun 2017 digeser dari PNS ke honorer yang rajin (penjaga sekolah, TU, OPS) Setuju para PNS? DNK,†tulis Dudung dalam akun facebooknya.
Sikap lebih mementingkan nasib guru honorer, penjaga sekolah, pegawai pegawai TU dan operator sekolah (OPS) ini pun mendapat respon luar biasa dari rekan-rekannya terutama para guru dan sesama pengurus PGRI Kota Sukabumi.
Seperti yang diungkapkan pemilik akun Batara Guru,"Sosok pa Ketua sosok pemimpin ummat yang mengedepankan jamaah ketimbang kepentingan pribadi, saya salut terhadap ungkapan pa ketua semoga Allah swt memberikan kebaroqahan kepada pa ketua dan keluarga berikut jamaah PGRI yang sedang di pimpin oleh pa ketua," tulis Batara Guru pada kolom komentar.
Saat beraudensi dengan pimpinan DPRD, jajaran pengurus PGRI Kota Sukabumi menuntut segera dikeluarkan Surat Keterangan (SK) Walikota Sukabumi agar para pendidik secepatnya bisa mendapat nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) untuk pendidikan dan pelatihan profesi guru/sekolah Indonesia luar negeri/olimpiade guru nasional (PLPG/SILN/OGN).
Selain itu, juga disampaikan permintaan umroh dan setara upah minimum kota/kabupaten (UMK) untuk honorer, dan segera mengangkat honorer kategori dua (K2) menjadi pegawai negeri sipil (PNS), serta meminimalisir kesenjangan dan diskriminasi terhadap guru honorer, penjaga sekolah, dan operator sekolah.
