Pada bulan Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali pada bentuk Negara kesatuan. APRIS juga berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI).
Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950 - 1959, sangat mempengaruhi kehidupan TNI.
Campur tangan dari politisi yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI, mendorong terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952, yang mengakibatkan adanya keretakan di lingkungan TNI Angkatan Darat.
Periode yang juga disebut sebagai Periode Demokrasi Liberal ini diwarnai dengan berbagai pemberontakan dalam negeri.
Pada tahun 1950, sebagian bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil/APRA), di Makassar Pemberontakan Andi Azis, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS).
Sementara itu, DI TII Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
Pada tahun 1958, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) juga melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas nasional.
Semua pemberontakan tersebut dapat diberantas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya.
Upaya untuk menyatukan organisasi Angkatan Perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republika Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 adalah bagian yang sangat penting dalam sejarah TNI pada dekade tahun 60-an.
Menyatunya kekuatan Angkatan Bersenjata di bawah satu komando, diharapkan dapat mencapai efektifitas serta efisiensi dalam melaksanakan perannya.
