DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali menegaskan bahwa setelah penyampaian jawaban Bupati, tahapan berikutnya adalah pembahasan lebih mendalam oleh Panitia Khusus
Ketua Fraksi PKS, Leni Liawati, menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mengusulkan revisi tersebut sebagai bentuk penyempurnaan regulasi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Pembahasan Raperda ini akan dilakukan secara menyeluruh.
Agenda utama dalam rapat ini membahas perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Raperda ini dilandasi undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
