Bupati berharap kedua kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan PAD, memperkuat perekonomian daerah, serta mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi Mubarokah.
Pemkab Sukabumi mematangkan Raperda Investasi dan Kemudahan Berusaha yang segera ditetapkan setelah konsultasi dengan Pemprov Jabar. Regulasi ini diarahkan memperkuat PTSP dan digitalisasi perizinan agar layanan lebih mudah.
DPMPTSP Kabupaten Sukabumi memastikan Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi telah memasuki tahap finalisasi. Regulasi ini diharapkan memperkuat iklim investasi dan mempercepat layanan perizinan digital.
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Iwan Ridwan, dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha di Kabupaten Sukabumi.
Salahsatunya membuka lapangan kerja, berikut tujuan dibentuka Raperda Investasi yang akan segera dibahas DPMPTSP Kabupaten Sukabumi.
