Pelaksanaan CSR di Kabupaten Sukabumi menjadi sorotan karena kepatuhan perusahaan dinilai masih rendah meski regulasi telah jelas, sehingga publik menuntut konsistensi penegakan, transparansi pelaporan, dan komitmen nyata.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi Bayu Permana dorong transformasi CSR dari sekadar administratif menjadi program substantif yang menyentuh ekonomi masyarakat & visi daerah.
Meski CSR bersifat wajib, namun tidak memiliki patokan nominal anggaran yang mengikat. Hal tersebut karena CSR berbeda dengan instrumen fiskal seperti pajak, retribusi, maupun bonus produksi yang memiliki perhitungan pasti.
