Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menganggarkan dana untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 200.000 untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama bulan Januari, Februari, dan Maret 2024.
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mengkritik dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) pemerintah oleh salah satu kandidat Pilpres 2024.
Sekaitan dengan pembagian bansos pada awal tahun ini, dimana waktunya berdekatan dengan Pemilu 2024, muncul kekhawatiran bahwa bansos diklaim oleh sebagian pihak sehingga menguntungkan kepentingan politik tertentu
