Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi turut menyikapi isu dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam transaksi judi online (judol).
BKPSDM Kabupaten Sukabumi mengaku belum menerima informasi resmi dari PPATK terkait dugaan transaksi judi online di kalangan ASN. Jika terbukti terlibat, ASN akan dikenai sanksi sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021.
Pemerintah Kota Sukabumi menerima data dari PPATK terkait dugaan transaksi judol yang melibatkan 497 ASN.
Inspektorat Kota Sukabumi tengah mengklarifikasi 518 rekening ASN yang masuk dalam data PPATK terkait dugaan transaksi judi online. Transaksi senilai sekitar Rp1,8 miliar sepanjang 2024-2025 turut ditelusuri.
