Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi turut menyikapi isu dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam transaksi judi online (judol).
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat mengungkap sedikitnya 1.000 kendaraan milik Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Inspektorat Kota Sukabumi tengah mengklarifikasi 518 rekening ASN yang masuk dalam data PPATK terkait dugaan transaksi judi online. Transaksi senilai sekitar Rp1,8 miliar sepanjang 2024-2025 turut ditelusuri.
Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengapresiasi ASN yang taat membayar pajak kendaraan bermotor saat sosialisasi T-Samsat di Kota Sukabumi. Program hasil kolaborasi Bapenda Jabar dan Bank BJB itu dinilai mempermudah.
Dinas Kominfo akan terus memberikan pendampingan dan fasilitasi agar seluruh proses digitalisasi terintegrasi dan berjalan optimal di seluruh unit kerja pemerintahan.
Ayep Zaki menuturkan, banyak informasi di luar yang sungguh luar biasa. Ia mengatakan secara konstitusional sebagai wali kota meminta kepada ASN agar bersatu membangun Kota Sukabumi dan jangan terpengaruh oleh siapa pun.
ASN di Sukabumi membantah tuduhan KDRT. Ia menyebut informasi yang disampaikan oleh istrinya melalui kuasa hukumnya merupakan kebohongan, tidak sesuai fakta, dan terlalu dilebih-lebihkan.
