SUKABUMIUPDATE.com - Realisasi APBD Kabupaten Sukabumi pada 2017 mendapat sorotan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Pendapatan daerah hampir mencapai target, namun realisasi belanja malah menciut.
"Melihat realisasi APBD Tahun Angggaran 2017, memberi sinyalemen bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi tak mampu menggenjot kinerja belanja daerah untuk mengimbangi pendapatan daerah," ujar Direktur Fitra Sukabumi, Abu Bakar Amho Lamahering melalui rilis pers yang diterima sukabumiupdate.com, Selasa (2/4/2018).
Data yang dihimpun dari Fitra Sukabumi menunjukan, belanja daerah tidak melampaui target. Hanya mencapai Rp 3,674 triliun, atau 91,80 persen dari target perencanaan belanja daerah sebesar Rp 4,003 triliun.
BACA JUGA: HUT Damkar ke-99, Bupati Sukabumi Resmikan Gedung Pos VIII Sektor Jampangkulon
Sementara, realisasi pendapatan daerah hampir mencapai target. Yakni Rp. 3,750 Triliun, sekitar 99,62 persen dari perencanaan senilai Rp 3,764 triliun.
Jika dibandingkan dengan belanja daerah tahun anggaran 2016, memang terjadi peningkatan secara angka. Namun, secara persentase, terdapat penurunan serapan anggaran sebesar 3,18 persen dari realisasi belanja 2016 yang mencapai 94,93 persen.
Hal yang sama juga terjadi pada realisasi pendapatan daerah. Ada penurunan persentase sekitar 4,33 persen dibanding realisasi pendapatan daerah pada 2016, sebesar 103,95 persen.
BACA JUGA: Rusak, Jalan Penghubung 3 Desa di Surade Kabupaten Sukabumi Perlu Perbaikan
Lebih miris lagi, kata Amho, jika melihat porsi belanja tidak Langsung yang masih tinggi dari belanja langsung. Imbasnya, pemenuhan kebutuhan publik jadi tak maksimal.
Misalnya, belanja barang dan jasa (pada belanja langsung) sebesar Rp 1,046 triliun. Lebih kecil dibandingkan belanja pegawai (pada belanja tidak langsung) sebesar Rp 1,243 triliun.
Disisi lain belanja untuk irigasi, jalan, dan jaringan (pada belanja langsung) hanya mencapai Rp 214,767 milyar, hanya 5,48 persen dari total belanja daerah atau lebih kecil dari TA. 2016, sebesar Rp 227,364 Milyar.
BACA JUGA: Pasokan Air Tak Lancar, Warga Keluhkan Layanan PDAM Kota Sukabumi
Secara kumulatif belanja tidak langsung mencapai 51,15 persen, sementara belanja langsung hanya mencapai 48,85 persen dari total belanja daerah.
"Seringkali proses penganggaran mengalami tarik ulur dari berbagai kepentingan, baik itu kepentingan eksekutif, legislatif dan yang terlemah adalah kepentingan publik," tutur Amho.
"Tidak ada ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pembahasan anggaran, meskipun eksekutif dan legislatif selalu mendemonstrasikan bahwa semua usahanya demi kesejahteraan rakyat," tuturnya.
