SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Abdul Muiz melakukan kunjungan kerja ke posko terpadu bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor di Cibinong.
BACA JUGA: Banjir dan Longsor Melanda, Muiz: Dana Bencana Pemprov Jabar Perlu Dilipatgandakan
Kunjungan itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ahmad Rukyat beserta unsur pimpinan Komisi V dan anggota. Hadir juga dari unsur Pemprov Jabar dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Kedatangan Tim Komisi V ini disambut langsung oleh Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan dan Ketua Tim Gabungan Penanggulangan Bencana, Dandim 0621 Letkol Harry Eko beserta anggotanya.
Abdul Muiz menjelaskan, informasi yang diperolehnya dan temuan di lapangan sebanyak 28 kecamatan, 128 desa dan kelurahan dari 40 kecamatan terdampak bencana. Bahkan hingga saat ini masih ada lima desa yang belum bisa terakses karena sulitnya medan.
"Lima desa yang belum bisa terakses karena sulitnya medan menuju ke lokasi, diantaranya Desa Urug, Desa Cileuksa, Cisarua, Harkat Jaya dan Kiara Sari sebagamana disampaikan oleh pak Wabup," ujar Muiz kepada sukabumiupdate.com, Rabu (8/1/2020).
Bencana yang telah terjadi beberapa waktu lalu itu, kata Muiz mulai dari banjir dan longsor, angin kencang, pohon tumbang, jalan dan jembatan terputus.
BACA JUGA: 97 Titik Banjir di Jabar, Abdul Muiz Dorong Pemprov Gerak Cepat Penanganan
"Saat ini tim masih terus berusaha membuka akses jalan yang putus dengan mendatangkan alat berat. Bahkan sudah ada 17 alat berat yang didatangkan, tetapi karen sangat luas daerah yang terdampak masih diperlukan tambahan Bulldozer," imbuhnya.
Menurut Muiz, dari awal terjadi bencana tim gabungan terbentuk yang terdiri dari Pemkab Bogor, TNI/ Polri, Tagana, relawan komunitas dan beragam elemen bahu membahu membantu daerah terdampak.
"Peran Pemprov Jabar sudah memberikan bantuan dana tanggap bencana sebesar Rp 1.5 miliar, bantuan logistik dan obat-obatan. Sementara untuk penyaluran bantuan logistik ke daerah terisolir diperbantukan helikopter dari pangkalan AU Sanjaya," terangnya.
Kendati demikian, Muiz mendesak Pemprov Jabar memberikan tambahan dana tanggap darurat. Pasalnya menurut dia bantuan Rp 1,5 milar sangat tidak memadai untuk penanganan bencana yang sedemikian dahsyat dan menyebar lebih dari 50 persen.
"Kami juga mendorong Pemprov Jabar untuk menerjunkan alat berat milik Pekerjaan Umun (PU) Jabar guna percepatan pembukaan akses daerah terisolir," paparnya.
BACA JUGA: Kunjungi Politeknik Sukabumi, Abdul Muiz Dorong Pendidikan Vokasi Siap di Dunia Industri
Selain itu, Muiz menyayangkan ketidak hadiran Gubernur Jabar, Ridwan Kami di daerah terdampak sedangkan Presiden dan Kementrian sudah turun.
"Mendorong Pemprov Jabar mengvaluasi penyebab banjir dan longsor, karena disinyalir banyak aktifitas galian penambangan serta pembiaran HGU tidak melakukan aktifitas penanaman. Mohon dinas terkait Pemprov Jabar melakukan kajian," tegas Muiz.
Korban bencana saat ini sangat membutuhkan stok makanan dan obat-obatan serta SDM Kesehatan. "Juga tabung gas untuk memasak," imbuhnya.
Informasi terakhir dampak bencana yang diperoleh Abdul Muiz diantaranya, sebanyak delapan orang meninggal dunia, empat jiwa hilang, rumah rusak berat sebanyak 2139 unit, rusak sedang 81 unit dan rusak ringan 2140 unit.
"Kemudian masjid rusak berat lima, rusak ringan tujuh masjid, 11 unit jembatan terputus, jalan putus 55 titik. Selain itu satu sekolah rusak berat, satu rusak sedang, dua rusak ringan, dan enam pesantren rusak ringan," ungkap Muiz.
Muiz juga mengingatkan agar Kabupaten Sukabumi belajar dari penyebab bencana longsor di Bogor. Apalagi secara kontur berbukit dan banyak daerah galian tambang serta HGU yang tidak aktif.
"Bisa diantisipasi lebih dini semoga tidak terjadi di Sukabumi, sehingga kelestarian hutan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan harus terus diupayakan, pengawasan penambangan galian C dan proses perijinan serta amdal harus lebih ketat," tandasnya.
