SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati, kembali melakukan pengawasan di daerah pemilihannya. Kali ini, pengawasan dilaksanakan di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Minggu (6/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah tamu undangan, aparat desa, hingga masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang masih dihadapi warga.
Salah satu persoalan yang disampaikan yakni kekeringan yang melanda sejumlah kedusunan di wilayah Desa Sekarwangi. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan masih banyaknya rumah tidak layak huni (Rutilahu) serta kondisi sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan.
Berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian Lina. Ia mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditampung untuk selanjutnya diperjuangkan melalui DPRD Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: Mulai Besok, Pelajar di Kota Sukabumi Kembali Belajar Tatap Muka dengan Masker
"Aspirasi yang disampaikan masyarakat tentunya kami tampung dan akan senantiasa kami perjuangkan di DPRD Provinsi Jawa Barat agar menjadi perhatian pemerintah," ujar Lina kepada sukabumiupdate.com.
Menurutnya, persoalan yang disampaikan masyarakat membutuhkan perhatian pemerintah melalui kebijakan maupun program yang dapat memberikan solusi nyata bagi warga.
"Kami akan berupaya agar aspirasi masyarakat ini bisa menjadi perhatian pemerintah, sehingga nantinya ada kebijakan atau solusi yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.
Lina menegaskan, kegiatan pengawasan tersebut menjadi salah satu bagian penting untuk menyerap secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Baca Juga: Lagi, Perempuan Lansia di Sukabumi Disambar KA Pangrango
"Yang paling penting adalah bagaimana aspirasi masyarakat ini tidak hanya disampaikan, tetapi juga bisa diperjuangkan melalui lembaga DPRD sehingga ada tindak lanjut dari pemerintah," pungkasnya.
Sejumlah aspirasi yang disampaikan warga Desa Sekarwangi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi Lina dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat di tingkat Provinsi Jawa Barat. (adv)
