SUKABUMIUPDATE.COM – Polemik insiden yang terjadi dalam pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Maula Akbar Mulyadi dengan Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, memicu perdebatan di dunia maya.
Meski begitu, hasil polling Sukabumiupdate.com periode 21–26 Juli 2025 menunjukkan sebagian besar warganet memilih jalur kekeluargaan ketimbang meja hijau.
Dari 2.696 partisipan, sebanyak 51 persen menyatakan insiden itu sebaiknya cukup diselesaikan dengan santunan dan itikad baik pihak penyelenggara.
Hanya 19 persen yang mendesak proses hukum penuh, sementara 30 persen berpendapat kedua jalur — hukum dan santunan — bisa berjalan beriringan.
Infografis Hasil Polling Sukabumiupdate.com
Perdebatan ini juga ramai di kolom komentar. Analisis sentimen menemukan 45 persen warganet pro-santunan, menganggap kejadian itu sebagai musibah yang tidak disengaja.
“Inikan musibah tidak disengaja qodarullah... keluarga korban sudah legowo pihak KDM tanggung jawab…,” tulis akun @nettiheraXXX.
Namun, 38 persen lainnya bersikukuh proses hukum harus ditegakkan. Sebagian menilai ada kelalaian panitia yang tak bisa diabaikan.
“Dulu kasus zakat maut di Pasuruan diselesaikan secara hukum, begitu juga ini tanpa kecuali. Aparat harus adil dan obyektif,” komentar @sikibXXX.
Di tengah perdebatan, 17 persen warganet memilih bersikap netral. Mereka menyerahkan keputusan pada aparat hukum sembari mengingatkan pentingnya mengambil hikmah dari peristiwa ini.
Diskusi warganet juga merembet ke berbagai topik: dari takdir, kelalaian panitia, kritik terhadap media, hingga isu politik yang menyeret nama Dedi Mulyadi. Sebagian mengingatkan agar insiden ini tidak dijadikan alat serangan politik.
“Orang-orang anomali sih pengennya proses hukum dengan KDM dilibatkan di dalamnya supaya angka kepuasan terhadapnya menurun dan jadi celah baru untuk oposisi,” tulis akun @zhyniXXX.
Hasil polling ini menggambarkan bagaimana publik terbelah dalam memandang penyelesaian insiden tersebut.
Sebagian menekankan pentingnya rasa kemanusiaan dan jalur kekeluargaan, sementara lainnya tetap mendesak agar hukum ditegakkan demi keadilan.
