SUKABUMIUPDATE.com - Pemerintah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat resmi mengukuhkan FKPPLH (Forum Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) periode 2025–2030. Sebuah wadah strategis memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di daerah.
Struktur FKPPLH periode baru terdiri dari tiga bidang utama yaitu Bidang Perlindungan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Pengembangan Kemitraan.
Forum ini beranggotakan unsur pemerintahan, akademisi, praktisi, NGO/LSM, serta profesional yang selama ini bergerak dalam upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga: 1.223 Warga Cikole Terima Bantuan Pangan dari Pemkot Sukabumi
Ir. Asep Rahmat Mulyana, MT kembali terpilih sebagai Ketua FKPPLH untuk periode 2025–2030. Penunjukan ini merupakan kepercayaan terhadap kepemimpinannya yang konsisten dalam membangun jejaring dan mengarahkan gerakan lingkungan berbasis kolaborasi.
Rangkaian acara juga diisi dengan penandatanganan Piagam Kerjasama Pengelolaan Jasa Lingkungan antara FKPPLH Kabupaten Sukabumi dan PT Tirta Investama (TIV) Cianjur. Kerja sama ini berfokus pada program pembayaran jasa lingkungan (PJLH) di Sub DAS Cibeleng–Cisatong, yang menjadi bagian dari DAS Cimandiri.
Kesepakatan ini diketahui dan disahkan oleh Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, M.M. Program PJLH tahun 2026 ditargetkan memberikan dampak pada pemulihan lahan, penguatan kapasitas masyarakat, serta peningkatan tata kelola sumber daya air berbasis DAS.
Baca Juga: Kisah Inspiratif: 6 Film Indonesia tentang Guru, Pendidikan, dan Perjuangan Meraih Mimpi
Dalam sambutannya, Bupati Sukabumi memberikan dukungan penuh terhadap pengukuhan FKPPLH dan kerja sama PJLH. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas pihak untuk menghadapi tantangan lingkungan daerah.
Bupati Sukabumi memberikan dukungan penuh terhadap pengukuhan FKPPLH dan kerja sama PJLH.
“Saya berharap FKPPLH dapat menjadi motor penggerak yang lebih solid dalam menyatukan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Tantangan lingkungan hari ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, sehingga kolaborasi adalah kunci. Saya minta program-program ke depan lebih terukur, menyentuh masyarakat, dan memberikan manfaat nyata bagi kelestarian DAS kita,” ujar Bupati dalam arahannya.
Ia juga menekankan perlunya penguatan perencanaan, pemantauan, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemulihan lingkungan.
Baca Juga: 800 Terumbu Karang Ditransplantasi di Pantai Cibuaya, Upaya Jaga Ekosistem Laut Sukabumi
Dalam kesempatan tersebut, Ketua FKPPLH terpilih, Ir. Asep Rahmat Mulyana, MT, menyampaikan bahwa forum ini akan bergerak lebih adaptif, inklusif, dan terukur dalam menghadapi dinamika isu lingkungan di Kabupaten Sukabumi.
“Periode 2025–2030 akan menjadi langkah penting bagi FKPPLH untuk benar-benar berperan sebagai motor penggerak pelestarian lingkungan. Forum ini akan memastikan setiap pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, hingga komunitas lokal memiliki ruang untuk terlibat aktif dan berkontribusi. Kami berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mendorong pelestarian lingkungan melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan skema pembayaran jasa lingkungan hidup, sehingga setiap inisiatif memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan Kabupaten Sukabumi.”
Ia juga menegaskan bahwa ke depan FKPPLH akan memperluas jejaring kemitraan, memperbaiki tata kelola, serta memastikan keberlanjutan program berbasis DAS dan pemberdayaan masyarakat.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Dorong Tiap Kecamatan di Jabar Punya Lapangan Bola, Persib Beri Respons Positif
Pada kesempatan yang sama, PT Tirta Investama (TIV) Cianjur menerima piagam penghargaan dari Bupati Sukabumi atas kontribusinya dalam mendukung program Pemulihan Jasa Lingkungan Hidup di Kabupaten Sukabumi. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap komitmen sektor swasta dalam pelestarian lingkungan dan pembangunan berbasis kemitraan.
Pemerintah berharap penghargaan ini dapat mendorong semakin banyak pihak swasta untuk terlibat aktif dalam upaya rehabilitasi dan pengelolaan DAS, serta memperkuat kolaborasi yang berkelanjutan antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Kontribusi TIV dinilai sebagai contoh nyata bagaimana kemitraan yang konsisten mampu memberikan manfaat ekologis sekaligus sosial bagi wilayah hulu dan hilir. (*)
