Ambang Batas Parlemen 4 Persen Tidak Berlaku Mulai 2029
Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislastif/Pileg) 2024 telah dilaksanakan.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana menyatakan diri akan mengajukan Judicial Review ke Mahkah Konstitusi (MK) terkait ketentuan yang mengatur syarat pencalonan kepala daerah