Aktivis menyoroti penertiban jogging track Pantai Citepus, Palabuhanratu, yang dinilai setengah hati. Meski glamping dibongkar, sejumlah bangunan masih menutup akses publik dan penataan kawasan wisata dianggap belum menyeluruh.
Kadispar Sukaumi menegaskan hingga saat ini glamping tersebut tidak terdaftar dalam database usaha pariwisata yang dikelola Dispar. Tidak ada laporan resmi, tidak ada izin usaha, dan tidak tercatat dalam sistem perizinan OSS-RBA.
Proses pembongkaran glamping mewah di Pantai Citepus Palabuhanratu Sukabumi memicu konflik. Kepala Desa Koswara tegaskan perbedaan antara usaha komersial dan warung rakyat.
Satpol PP Sukabumi Menegaskan Glamping Ilegal Milik WNA Korea di Pantai Citepus, Wajib Dibongkar.
Sebelumnya area ini merupakan jalur aktifitas warga dan wisatawa di sekitaran pantai. Namun kini berubah menjadi deretan tenda komersial, sehingga alur pejalan kaki terhalang dan tidak lagi leluasa.
