Drh Slamet Beberkan 4 Alasan Rasional Fraksi PKS Menolak Impor Beras
Drh Slamet mengatakan pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi sengkarut perberasan nasional sangat reaktif, instan, dan tidak terukur.
Drh Slamet mengatakan pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi sengkarut perberasan nasional sangat reaktif, instan, dan tidak terukur.
Wacana impor ini berpotensi membuat gejolak harga beras dalam negeri yang saat ini sedang memasuki masa panen raya.
Slamet juga meminta pemerintah untuk memaksimalkan penyerapan gabah di musim panen raya ini.
Drh Slamet meminta seluruh warga negara harus mengacu pada UUD NRI 1945.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pertanian merupakan sektor yang sangat menjanjikan bagi semua kalangan yang mau berusaha dan bekerja keras.
Menurut Slamet, pemerintah seharusnya bisa lebih bijak dalam menetapkan HET gabah di tingkat petani.
Selain pasokan, kata Slamet, pemerintah juga harus terus menjaga aksesibilitas masyarakat terhadap pangan dari segi keterjangkauan harga serta ketersediaannya.
KLHK mencatat ada 2,6 juta hektare hutan dan lahan terbakar dengan titik api mencapai 120 ribu titik.
Slamet menilai program-program dari roadmap Bapanas tidak mencerminkan misi besar sebagai antitesis mafia pangan.
Slamet meminta pemerintah menindaklanjuti hasil temuan PPATK tersebut.
Drh Slamet meminta pemerintah mengaudit semua gudang-gudang perusahaan besar untuk mengetahui aliran stok beras dari mana dan ke mana.
Slamet mengatakan jika iklim budi daya lobster terlambat berkembang, secara alamiah para nelayan akan mencari jalan lain untuk menjual hasil tangkapannya.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS drh Slamet mengatakan angka impor pangan masih cukup tinggi.
Menurut drh Slamet, proyek food estate lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.
Drh Slamet menjelaskan temuan kelangkaan beras saat ini turut membuktikan bahwa program food estate beras memang terindikasi gagal.
Pemerintah melalui Perum Bulog sepakat untuk mengimpor beras sebesar 600 ribu ton mengingat semakin menipisnya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di akhir tahun ini.
Kesepakatan ini menurut drh Slamet dapat mendorong tanggung jawab iklim dari negara-negara maju terhadap negara-negara kecil yang sangat rentan akibat perubahan iklim.
Selain berkunjung ke posko penanggulangan bencana di DPD Kabupaten Cianjur, Slamet dan pimpinan PKS juga ikut menyapa warga di tenda darurat dan beberapa pesantren terdampak gempa.