SUKABUMIUPDATE.com – Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi terus memperkuat penanganan bagi warga terdampak bencana pergerakan tanah di Kampung Cijambe, Desa/Kecamatan Bantargadung. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendirikan dapur umum guna memenuhi kebutuhan logistik masyarakat selama masa tanggap darurat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Bambang Widyantoro mengatakan, dapur umum tersebut didirikan untuk memastikan kebutuhan makanan para pengungsi tetap terpenuhi setiap hari.
“Selama masa tanggap darurat, Dinas Sosial mendirikan dapur umum untuk membantu pemenuhan kebutuhan makanan bagi masyarakat terdampak bencana,” kata Bambang.
Menurutnya, sebelum dapur umum beroperasi, pihaknya terlebih dahulu menyalurkan berbagai bantuan darurat kepada warga yang terdampak pergerakan tanah.
Baca Juga: Jelang Mudik Lebaran, Ramp Check di Parungkuda Temukan Banyak Kendaraan Pakai Ban Tak Layak
Bantuan tersebut di antaranya berupa makanan siap saji, makanan instan, alas tidur, pakaian layak pakai, family kit, hingga perlengkapan khusus bagi anak-anak.
“Sejak awal kejadian kami sudah menyalurkan berbagai bantuan, seperti makanan siap saji, alas tidur, pakaian, family kit, seragam sekolah, makanan instan, hingga perlengkapan anak-anak atau kids ware,” ujarnya.
Bambang menambahkan, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang untuk sementara harus meninggalkan rumah mereka demi keselamatan.
Selain penyaluran bantuan logistik, Dinas Sosial juga terus melakukan koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana tersebut. Saat ini, posko penanganan bencana telah didirikan di Puskesmas Bantargadung dan menjadi pusat koordinasi berbagai instansi yang terlibat.
Bambang memastikan, pihaknya akan terus memberikan dukungan bagi masyarakat terdampak hingga kondisi dinyatakan aman dan warga dapat kembali beraktivitas secara normal.
Baca Juga: Pemkab Siapkan Uang Sewa Rumah hingga Relokasi Korban Pergerakan Tanah Bantargadung
“Untuk koordinasi penanganan sudah ada posko di Puskesmas Bantargadung. Jika diperlukan tindakan lanjutan atau kebutuhan tambahan di lapangan, semuanya bisa dikoordinasikan melalui posko tersebut,” jelasnya.
Posko tersebut juga menjadi tempat pemantauan kondisi warga terdampak yang dilakukan setiap hari oleh petugas gabungan.
Melalui pemantauan tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi selama masa tanggap darurat.(adv)
