SUKABUMIUPDATE.com - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi Heri Antoni meminta pemerintah daerah lebih responsif sikapi masalah minyak goreng. Pemda diminta menyiapkan perangkat yang lebih fleksibel dan responsif dengan pasar, tidak terhalang rumitnya alur birokrasi.

Menurut Heri, pemda sulit bergerak cepat  dengan kewenangannya untuk kasus kelangkaan minyak goreng seperti saat ini. "Hanya menunggu dari pusat untuk sekedar menggelar operasi pasar dari masalah kelangkaan dan lonjakan harga komoditas. Ini akan berulang tanpa solusi cepat dimasa mendatang," bebernya kepada sukabumiupdate.com, melalui sambungan telepon, Senin (21/2/2022).

Pemda sulit menjadi solusi permasalah seperti ini jika tidak melakukan terobosan kreatif. Politisi Partai Amanat Nasional ini menyebut Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pasar dan Perdagangan Umum yang saat ini rancangan peraturan daerahnya tengah digodok oleh DPRD dan Pemda diharapkan jadi solusi cepat masalah lonjakan harga dan kelangkaan komoditas di Kabupaten Sukabumi dimasa mendatang.

"Cerminnya dari Kota Bandung, DKI dan daerah lainnya yang sudah punya perumda pasar. Mereka bisa menjawab masalah seperti ini tanpa harus terkukung alur birokrasi pemerintahan. Perumda bisa bergerak cepat mencari barang yang langkah ke produsen, hingga melakukan intervensi harga melalui mekanisme pasar," ungkap Heri Antoni.

Hal yang sulit dilakukan oleh dinas atau perangkat daerah karena memiliki kewenangan yang terbatas. Bahkan lanjut Heri hanya untuk menjadi pengawas dari distribusi barang di pasar yang langkah seperti minyak goreng, dinas terkait sulit melangkah.

"Saya dan teman-teman di Komisi III secepatnya akan berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, untuk melihat sejauh mana yang mereka lakukan untuk kasus kelangkaan minyak goreng ini," lanjutnya.

Hal ini diperlukan karena ada sejumlah indikasi dan temuan ada upaya tahan jual atau menimbun dari distributor dan pedagang di Kabupaten Sukabumi, baik sektor ritel maupun di pasar rakyat. Ia berharap selain kebijakan yang temporer, pemerintah harus lebih fokus ke masalah mendasarnya yaitu stabilitas harga dan stok di pasaran. 

Saat ini menurut Heri Antoni warga membutuhkan operasi pasar khusus, karena minyak goreng murah itu tidak ada di pasar. "Kalaupun ada stoknya terbatas, warga harus antri bawa kartu keluarga atau ambil kupon. Ini mempersulit warga yang saat ini butuh, khususnya skala rumah tangga atau pelaku usaha kecil menengah," ungkapnya.

"Kondisi saat ini kan barangnya yang tidak ada, percuma ada program satu harga (murah) tapi barangnya tidak ada.  Warga, baik di lingkup rumah tangga atau pedagang saat ini menantikan operasi pasar," pungkas Heri Antoni.