SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPRD Jabar Muhammad Jaenudin menyatakan pemerintah daerah (pemda) harus benar-benar siap terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu diungkapkan Jaenudin menanggapi aspirasi Honorer yang diserap dalam reses di Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Selasa, 5 Juli 2022.
Baca Juga :
Dalam reses III tahun sidang 2021-2022, guru honorer menyampaikan bahwa mereka ikut PPPK namun tidak lolos. Padahal mereka sudah mengabdi sebagai guru honorer sudah lama.
"Jadi banyak guru-guru yang sudah lama mengabdi tapi belum lolos PPPK. Untuk PPPK pemerintah daerahnya harus benar-benar siap, karena PPPK dibiayai oleh APBD kabupaten dan kota," ujar ketua fraksi PDIP Jawa Barat itu.
Selain mengenai PPPK, masyarakat juga menyampaikan aspirasinya mengenai infrastruktur jalan. "Warga minta jalan provinsi yang arah ke daerah jampang diperbaiki," ujarnya.
Dari pemerintah desa juga menyampaikan banyaknya pengajuan Bantuan Keuangan Desa atau Bankeudes yang ditolak pemerintah provinsi.
Ketika pengajuan bantuan ini ditolak ada kemungkinan persyaratan yang diajukan pihak desa kurang lengkap atau sistem SIPD di tingkat pemerintah Provinsi Jabar belum sempurna.
Jaenudin menyatakan anggaran untuk Bankeudes sudah ada di pemerintah provinsi. "Tapi kalau administrasinya tidak benar kita tidak mampu mengintervensi anggaran melalui Bankeudes. Mengenai Bankeudes ini akan kita sampaikan melalui rapat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Provinsi [Jabar]," ujarnya.
