SUKABUMIUPDATE.com - Rencana pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren tinggal selangkah lagi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan seluruh persyaratan administrasi pembentukan Ditjen telah rampung dan tinggal menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
“Alhamdulillah sudah kita lakukan semua persyaratan yang diminta Menpan RB. Sudah beberapa kali kami perbaiki, dan kemarin sudah dikirim ke Presiden,” ujar Nasaruddin usai konferensi pers, “Satu Tahun Mengawal Asta Cita Presiden” di Jakarta Pusat, Selasa, 21 Oktober 2025.
Kabar baik itu disampaikan Nasaruddin yang diharapkan akan menjadi kado istimewa untuk pesantren dan para santri di seluruh Indonesia bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2025. “Insya Allah kabar baik buat pondok dan santri yang akan punya dirjen tersendiri,” kata dia.
Baca Juga: Wacana Direktorat Jenderal Pesantren Jadi Kado Emas di Hari Santri 2025
Di sisi lain, Nasaruddin mengatakan bahwa pembentukan Ditjen Pesantren akan menggantikan struktur lama di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang selama ini hanya menangani urusan pendidikan pesantren. “Ini nanti akan mengganti dirjen haji yang sudah pindah ke tempat sendiri,” ujar dia.
Direktur pesantren Kementerian Agama, basnang Said menjelaskan perubahan tersebut penting karena fungsi pesantren tidak terbatas pada pendidikan saja. “Pesantren punya tiga fungsi sesuai Undang-undang nomor 18 tahun 2019, yaitu Pendidikan, Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat,” kata Basnang kepada Tempo, Kamis 9 Oktober 2025.
Menurutnya, dua fungsi terakhir yakni Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat kurang mendapat perhatian, karena Direktorat pesantren masih berada di bawah lingkup pendidikan. “Dengan adanya dirjen khusus, potensi pesantren untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa lebih dimaksimalkan,” ujarnya.
Baca Juga: 40 Link Twibbon Hari Santri Nasional 2025, Gratis Tinggal Download!
Sementara itu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Purwadi Arianto Mengatakan keputusan akhir terkait pembentukan lembaga tersebut berada di tangan Kementerian Sekretariat Negara dan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami mendukung sepenuhnya dengan tetap mengikuti proses yang harus dilalui,” ujar Purwadi dalam keterangan tertulis, Rabu 8 Oktober 2025.
Sumber: Tempo.co
