SUKABUMIUPDATE.com - Perkembangan harga konsumen di Kota Sukabumi pada September 2026 menunjukkan kondisi yang relatif terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi yang dirilis 1 Oktober 2026, inflasi bulanan (month-to-month/MtM) Kota Sukabumi pada September tercatat sebesar 0,13 persen.
Sementara itu, laju inflasi tahunan (year-on-year/YoY) berada di angka 2,75 persen. Angka ini tercatat lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat yang mencapai 3,16 persen, serta tingkat nasional di angka 3,28 persen. Capaian inflasi tahunan tersebut juga berada dalam rentang sasaran target nasional sebesar 2,5 ± 1 persen.
Secara rinci, inflasi bulanan Kota Sukabumi lebih rendah 0,08 persen dari Jawa Barat dan 0,17 persen dari tingkat nasional. Adapun secara tahunan, inflasi Kota Sukabumi lebih rendah 0,41 persen dari Jawa Barat dan 0,53 persen dari nasional.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengapresiasi sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga di tengah dinamika ekonomi dan tantangan cuaca.
"Alhamdulillah, laju inflasi Kota Sukabumi pada September 2026 ini sangat terkendali. Angka tahunan kita sebesar 2,75 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Barat maupun nasional. Ini merupakan hasil kerja bersama dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi dan tantangan cuaca," Ayep Zaki, Jumat (16/10/2026).
Kendati demikian, Wali Kota menegaskan pemerintah daerah tidak akan terlena. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diarahkan untuk memperketat pengawasan rantai pasok, memantau ketersediaan stok, serta melanjutkan program intervensi pasar murah.
"Ke depan, TPID akan terus melakukan pemantauan intensif di lapangan, memperkuat koordinasi dengan jaringan distributor, dan memastikan program-program pangan murah terus berlanjut demi kenyamanan masyarakat Kota Sukabumi," katanya.
Di balik angka inflasi yang terkendali, sejumlah komoditas masih memberikan tekanan terhadap pergerakan harga di pasaran selama September 2026.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Neng Rahmi, menjelaskan bahwa inflasi bulanan antara lain dipengaruhi kenaikan harga telur ayam ras dan telepon seluler. Kedua komoditas tersebut masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,04 persen. Sementara itu, pisang menyumbang andil sebesar 0,03 persen.
Kenaikan harga juga tercatat pada daging ayam ras, buncis, beras, cabai rawit, dan jagung manis. Pergerakan harga komoditas tersebut memperlihatkan bahwa tekanan inflasi tidak hanya berkaitan dengan satu jenis barang, tetapi juga dipengaruhi kondisi pasokan dan permintaan di pasar.
Secara tahunan, tekanan inflasi turut berasal dari emas perhiasan yang memberikan andil terbesar, yakni 0,39 persen, disusul bensin sebesar 0,24 persen. Sementara itu, daging ayam ras, beras, tahu mentah, dan minyak goreng juga memberikan kontribusi terhadap inflasi.
Menurut Rahmi, kenaikan harga sejumlah bahan pangan berkaitan dengan kondisi iklim dan meningkatnya permintaan masyarakat. Kemarau panjang pada periode sebelumnya turut menekan pasokan beberapa komoditas pangan segar, termasuk cabai dan beras.
"Di sisi lain, peningkatan permintaan masyarakat juga memicu kenaikan harga telur dan daging ayam ras,” jelasnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa menjaga inflasi tidak cukup hanya dengan memantau angka statistik. Pemerintah juga perlu memastikan rantai pasok berjalan lancar, sehingga gangguan produksi maupun peningkatan permintaan tidak berujung pada lonjakan harga yang membebani konsumen.
Di sisi lain, tekanan harga pada beberapa komoditas dapat diredam oleh peningkatan pasokan. Salah satunya melalui panen raya bawang merah yang membantu menekan harga komoditas tersebut di pasaran.
Untuk meredam tekanan harga dan menjaga kemampuan belanja masyarakat, TPID Kota Sukabumi menjalankan sejumlah intervensi sepanjang September 2026.
Langkah tersebut meliputi penyaluran bantuan pangan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 11 titik, serta pasar murah dan bazar di delapan titik.
Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keterjangkauan bahan pokok, terutama ketika harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan. Namun, efektivitasnya tetap perlu dilihat dari kemampuan program menjangkau masyarakat yang membutuhkan serta dampaknya terhadap harga di tingkat konsumen.
"Berbagai program ini digulirkan untuk menjamin keterjangkauan harga bagi masyarakat," beber Rahmi.
Lanjut Rahmi, ke depan tantangan pengendalian inflasi di Kota Sukabumi bukan semata-mata mempertahankan angka inflasi agar tetap berada dalam sasaran. Pemerintah juga perlu memastikan stabilitas harga dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
"Inflasi tahunan yang lebih rendah dibandingkan Jawa Barat dan nasional menjadi gambaran tekanan harga di Kota Sukabumi relatif terkendali. Namun, keberlanjutan capaian tersebut akan sangat bergantung pada konsistensi pengawasan, kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, dan ketepatan intervensi ketika harga mulai bergerak naik," pungkasnya. (adv)
