Optimalisasi PAD, DPRD Sukabumi Bahas Ulang Perda Pajak dan Retribusi
Agenda utama dalam rapat ini membahas perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Agenda utama dalam rapat ini membahas perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Anggota DPRD Taopik Guntur menyampaikan pentingnya momentum halal bihalal sebagai sarana memperbaiki hubungan antar sesama, sekaligus memperkuat kerja sama serta menjaga kekompakan dalam pembangunan wilayah.
Jika ditemukan pelanggaran, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Taopik Guntur mendesak izin operasional perusahaan tambang emas tersebut dicabut.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali menanggapi serius keluhan terkait mahalnya harga tiket wisata di Pantai Minajaya.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menghadiri halal bihalal yang digelar Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama berbagai elemen masyarakat di Pendopo
Dua anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi PPP dan fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Bupati Sukabumi Asep Japar yang telah menginisiasi acara Halal Bihalal
Polisi diminta meningkatkan kewaspadaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dewan Batman sudah beberapa kali menyampaikan usulan pembangunan.
Bupati Sukabumi Asep Japar mengatakan LKPJ 2024 ini merupakan bagian penting dari siklus perencanaan dan penganggaran daerah, berpedoman pada RPJMD dan RKPD.
Kebijakan ini akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah.
Taopik mengusulkan sistem buka-tutup dengan pengawasan ketat guna mengakomodasi kebutuhan warga, terutama akses masuk dan keluar ke kawasan Geopark Ciletuh, Kecamatan Ciemas.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, meminta pihak kepolisian mengusut tuntas temuan perbedaan takaran minyak goreng MinyaKita
Meskipun bukan dalam masa reses, pertemuan ini dimanfaatkan oleh para nelayan Minajaya untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Dewan Dadang Hermawan.
Pemberian THR tidak boleh dibayarkan dengan cara dicicil.
Pemkab Sukabumi berkomitmen untuk menguatkan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah agar bisa kembali raih opini WTP.
Dengan perubahan ini, diharapkan BPR dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Perubahan nomenklatur BPR merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yang mewajibkan seluruh BPR berganti nama. Namun, Fraksi Gerindra memiliki ekspektasi lebih jauh terhadap perubahan nama.
Sebagai langkah konkret, Loka berkomitmen untuk bersinergi dengan kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas di Desa Benda, guna memastikan situasi tetap kondusif.
Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi mengungkap langkah berikutnya dalam menindaklanjuti hasil rapat pembahasan terkait perizinan proyek tambak udang di Minajaya Surade yang menggunakan lahan Hak Guna Bangunan (HGB).
Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan bahwa perubahan nomenklatur BPR menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi merupakan langkah penting.