SUKABUMIUPDATE.COM - Legislator Heri Gunawan membawa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke Kabupaten Sukabumi, untuk menjelaskan Tata Kelola Dana Desa kepada seluruh kepala desa. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini menegaskan, tata kelola sangat penting karena dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan diawasi secara ketat oleh BPK.

“Sekecil apa pun dana desa berasal dari negara, dan akan diawasi penggunaannya oleh BPK, sehingga saya berharap pada pemantapan yang dilakukan BPK ini, bisa memberikan pemahaman yang sama bagi para kepala desa,” Heri saat menjadi salah satu pembicaraan acara Seminar Sosilisasi Dana Desa, di Kabupaten Sukabumi, Sabtu (29/10).

Ia menambahkan, penyaluran dana desa memberikan keuntungan bagi masyarakat pedesaan. Pasalnya, perencanaan desa yang sebelumnya harus menempuh proses musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) hingga pusat, bisa di-cover menggunakan dana desa.

Sementara itu, anggota BPK VI Bahrullah Akbar dalam kesempatannya menegaskan, pengelolaan dana desa di daerah harus dilakukan transparan dan akuntabel. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi masalah administratif dan hukum terkait pengelolaan dana desa.

"Saat ini kebanyakan masalah administratif karena ketidaktahuan," ujar Bahrullah Akbar.

Kondisi tersebut kata Bahrullah dikarenakan tidak mudah menyusun perencanaan tahunan dalam pengelolaan dana desa. Sementara anggaran yang disalurkan pemerintah untuk dana desa cukup besar.

Di Kabupaten sukabumi saja, satu desa mendapatkan dana desa bervariasi, dari mulai Rp700 juta hingga Rp1 miliar. Bila direncanakan dan digunakan dengan baik, maka akan memperkuat pembangunan di desa, namun bila kurang hati-hati dalam pengelolaan, akan menjadi masalah, baik adminisratif maupun hukum.

Bupati Sukabumi Marwan Hamami, yang juga memberikan penjelasan kepada ratusan kepala desa di Kabupaten Sukabumi menjelaskan, keinginannya membantu desa melalui BUMDes. “Ketika desa berkembang secara ekonomi maka akan menggerakan sektor lain seperti pariwisata, pertambangan, dan lainnya, sehingga memunculkan kesejahteraan di desa,” jelas Marwan.

Ia menegaskan,pemerintah lewat BUMDes akan majukan warung desa yang kini banyak kalah oleh minimarket. Upaya ini bisa menjadikan warung sebagai tempat berjualan, sekaligus tempat bersilaturahmi dengan warga.