Peraturan Tapera tidak hanya berdampak pada buruh, tetapi juga pada seluruh lapisan masyarakat termasuk PNS, TNI, Polri, dan P3K. Oleh karenanya< Bupati Sukabumi harus mengambil sikap sebagai kepala pemerintahan daerah.
Pengusaha dan asosiasi buruh di Sukabumi kompak menolak iuran Tapera seperti tertera dalam PP 21 Tahun 2024 tentang Tapera.
GSBI menanggapi tentang Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2024 yang mengatur Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tata cara dan kebijakan yang diatur dalam Tapera dinilai merugikan kaum buruh.
Pemotongan gaji untuk Tapera dinilai rugikan buruh, Serikat Pekerja yang tergabung dalam SP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi beri kritik keras.
