Putusan MK: Pejabat Daerah dan TNI/Polri Bisa Dipidana Jika Tak Netral di Pilkada 2024
MK menyebutkan pasal ini merupakan norma yang berpasangan dengan Pasal 71.
MK menyebutkan pasal ini merupakan norma yang berpasangan dengan Pasal 71.
Tito telah mengimbau berkali-kali agar kades tetap netral selama Pilkada 2024.
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Sukaraja mengadakan kegiatan sosialisasi pengawasan netralitas ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, dan perangkat desa dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024.
Anggota Bawaslu RI Puadi mengingatkan ada ancaman pidana bagi yang melanggar.