Peraturan Tapera tidak hanya berdampak pada buruh, tetapi juga pada seluruh lapisan masyarakat termasuk PNS, TNI, Polri, dan P3K. Oleh karenanya< Bupati Sukabumi harus mengambil sikap sebagai kepala pemerintahan daerah.
GSBI menanggapi tentang Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2024 yang mengatur Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tata cara dan kebijakan yang diatur dalam Tapera dinilai merugikan kaum buruh.
Jokowi meyakini masyarakat akan menyesuaikan diri dengan kebijakan baru setelah regulasinya diterapkan.
Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sukabumi menegaskan sikap mereka terhadap PP No 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Pembiayaan perumahan bagi peserta Tapera dilaksanakan dengan urutan berdasarkan kriteria lamanya masa kepesertaan, tingkat kelancaran membayar simpanan, tingkat kemendesakan kepemilikan rumah, dan ketersediaan dana pemanfaatan.
