1.600 Usaha Akomodasi Tak Berizin: Vila dan Homestay Wajib NIB Mulai 1 Agustus 2026
Penertiban yang dilakukan pemerintah berpotensi membuat pelaku usaha ilegal berpindah jalur pemasaran dari OTA ke media sosial.
Penertiban yang dilakukan pemerintah berpotensi membuat pelaku usaha ilegal berpindah jalur pemasaran dari OTA ke media sosial.
KPK mengumumkan sejumlah pejabat baru yang telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurutnya, diantaranya ada kekayaan pejabat menyentuh angka Rp 5,4 triliun.
Direktur Pengembangan Destinasi Kementerian Pariwisata S Utari Widiyastuti mengatakan program gerakan wisata bersih untuk mendukung kepariwisataan di Indonesia.