Isu penambangan pasir mengemuka setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, akhir Mei 2023.
Menteri KKP pastikan kebijakan eskpor pasir laut sama sekali tidak merusak ekosistem alam maupun kehidupan masyarakat pesisir.
Menurut politisi senior PKS asal Dapil Sukabumi ini, keberadaan beleid tersebut akan semakin membuka pintu eksploitasi pasir laut yang secara langsung mengancam eksistensi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.
Pembukaan kembali ekspor pasir laut ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023. Kebijakan ini kemudian dikritik mantan menteri KKP Susi Pudjiastuti.
