UU Baru: TNI Operasi di Ruang Siber, Targetkan Pihak yang Lemahkan Kepercayaan kepada Pemerintah
Operasi ini dilakukan setelah TNI dilibatkan menanggulangi ancaman di ruang siber.
Operasi ini dilakukan setelah TNI dilibatkan menanggulangi ancaman di ruang siber.
Enam peserta aksi harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.
Revisi UU TNI 2025 dinilai mengancam demokrasi, supremasi sipil, dan independensi peradilan. KIKA menolak revisi ini karena memperkuat impunitas TNI serta bertentangan dengan prinsip hukum dan HAM.
Revisi UU TNI resmi disahkan, memicu gugatan mahasiswa, kritik legislator, dan kekhawatiran pengamat. Perluasan peran militer di ranah sipil menjadi sorotan, menuntut pengawasan ketat demi demokrasi.
Pengesahan RUU TNI oleh Dewan Perwakilan Raktaya (DPR) yang digelar dalam sidang paripurna pada Kamis, 20 Maret 2025 langsung mendapatkan berbagai reaksi dari kalangan masyarakat, termasuk para artis.
Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU TNI di depan gedung DPRD Kota Sukabumi
DPR RI dan pemerintah getol membahas revisi UU TNI.
Komisi I DPR RI telah menyelesaikan sejumlah rangkaian pembahasan RUU TNI.