SUKABUMIUPDATE.com – Komisi II DPRD Jawa Barat terus menggali informasi dari mitra kerja terkait kinerja Pemerintah Provinsi di tahun 2019 silam. Terkini, tiga bidang yang disoroti oleh Komisi II DPRD Jabar adalah kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.

Dikutip dari akun DPRD Provinsi Jawa Barat, dalam rapat pembahasan terbaru antara Komisi II soal Pertanggungjawaban Pelaksanaan (P2-APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, di Lembar Kamis kemarin, sejumlah catatan kritis diberikan kepada mitra kerja. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Rahmat Djati Hidayat menegaskan ada sejumlah catatan terkait kinerja ketiga dinas ini yang harus diperbaiki.

Sekertaris Komisi II, R Yunandar Eka Perwira membeberkan fokusnya pada serapan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan yang dianggap cukup baik. Namun untuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat di tahun 2019 kurang baik.

"Serapan anggaran sedikit rendah, yakni 88 persen. Sementara anggaran meningkat dari Rp 40 miliar menjadi Rp 100 M. Harusnya kinerjanya semakin meningkat ya," ujar Yunandar.

Ia berharap Mitra Komisi II lebih signifikan dalam menyalurkan anggaran. Sebab itu sangat berpengaruh kepada perekonomian rakyat.  "Semoga ke depan kinerjanya semakin baik," kata Yunandar. 

Sebelumnya, Rabu tanggal 15 Juli 2020 di Ciganitri Kabupaten Bandung, Komisi II juga bertemu dengan tiga mitra kerja lainya yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura.

BACA JUGA: Status Zona Hijau Kota Sukabumi Harus Dievaluasi, DPRD Jabar: Warga Jadi Lalai

Dalam kesempatan ini, Komisi II secara umum tahun 2019 pembangunan di Jawa Barat khususnya dari perekonomian itu mengalami penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menurut Komisi II tahun 2019 turun sampai 5,07 persen dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 5,3 persen.

Kepada sukabumiupdate.com melalui sambungan telpon, anggota Komisi II DPRD Jabar, Lina Ruslinawati membeberkan adanya tren perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2019. Tidak efektifnya dinas-dinas dalam menyerap anggaran membuat dorongan pada sektor perekonomian masyarakat tidak maksimal.

“Dinas Koperasi dan Usaha Kecil itukan leading sektor untuk mengembangkan ekonomi rakyat. Jika mereka tak mampu menyerap anggaran secara maksimal artinya, dampak ke perumbuhan sektor usaha kecil di Jawa Barat juga tidak maksimal,” jelas politisi Partai Gerindra ini, Jumat (17/7/2020).

Untuk itu menurut Lina, Komisi II mendorong mitra kerja untuk lebih optimal dan konsisten dengan program-program yang sudah direncanakan sebelumnya.  Belum lagi pada tahun 2020 Indonesia diterpa pandemi covid-19, usaha kecil yang seharusnya menjadi penyangga utama perekonomian bangsa juga terdampak.

“Untuk itu sejumlah catatan di bidang ekonomi kami buat agar pemprov menyiapkan langkah-langkah terbaik untuk menghindari resesi keuangan global termasuk di Indonesia sebagai dampak terbesar dari pandemi covid-19 ini. Usaha rakyat kecil di Jawa Barat wajib bangkit ,” pungkasnya.