SUKABUMIUPDATE.com - Banjir di sepanjang DAS atau daerah aliran sungai Ciletuh Kabupaten Sukabumi Jawa Barat terjadi tiap tahun dan berdampak luas. Bappeda atau Badan Perencanaan Daerah mencatat 4 desa di Kecamatan Ciemas selalu terdampak akibat banjir DAS Ciletuh, sehingga penataan kawasan hulu harus secepatnya dilakukan.

Hal ini diungkap Kepala Bappeda Kabupaten Sukabumi melalui Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Jalaludin Mukti kepada sukabumiupdate.com, Selasa (7/12/2021). Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan segera melakukan penanganan agar bencana ini bisa diminimalisir dampaknya.

Pada Rabu, 24 November 2021 silam, tim gabungan Pemkab Sukabumi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Perum Perhutani bertemu di Aula Pendopo Sukabumi. Rapat koordinasi ini dipimpin Asisten daerah Bidang Ekonomi Pembangunan, Setda Kabupaten Sukabumi, Ahmad Riyadi.

"Rapat itu membahas banjir DAS Ciletuh. Terbaru 19 November 2021, banjir berdampak pada 4 desa di Kecamatan Ciemas, yaitu Mekarsakti, Tamanjaya, Mandrajaya dan Ciwaru. Tak hanya merendam rumah penduduk, tapi juga jalan akses warga sehingga aktivitas sosial ekonomi masyarakat terganggu," jelas Jalaludin Mukti.

Tak hanya itu, dari catatan Bappeda kurang lebih 42 hektar areal sawah di kawasan tersebut juga terdampak. Terancam puso dan mengganggu produktivitas produksi padi dan hasil panen..

"Ini terjadi hampir setiap tahun, untuk itu Pemkab Sukabumi mengajak seluruh komponen duduk bersama, untuk mencari solusi penanganannya," ungkapnya.

Rapat koordinasi Pemkab Sukabumi, Pemprov Jabar dan Perhutani bahas banjir tahunan DAS Ciletuh - (dok Bappeda Kabupaten Sukabumi)</span

Untuk penanganan dampak banjir DAS Ciletuh pada masa tanggap darurat sudah dilakukan oleh instansi terkait yaitu BPBD. Saat itu Pemkab Sukabumi meminjam Excavator 160 dan perahu karet dari BPBD Jawa Barat.

Namun diperlukan pembahasan komprehensif kondisi penyebab kejadian banjir dan strategi penanganan jangka menengah dan jangka panjang. Rapat tersebut memutuskan untuk melakukan survey lapangan dan segera membuat kajian singkat oleh Dinas PU Kabupaten Sukabumi.

"Hasil survei ini dibutuhkan sebagai bahan laporan Bupati Sukabumi ke Gubernur Jawa Barat mengingat Sungai Ciletuh termasuk kewenangan Propinsi Jawa Barat," sambung Jalaludin.

Hasil survei juga akan menjadi dasar pembahasan selanjutnya, evaluasi dan menyusun rencana antisipasi jangan panjang dari potensi banjir DAS Ciletuh. Penataan kawasan hulu sungai Ciletuh menjadi salah satu rencana jangka panjang penanganan potensi bencana ini.

Menurut Jalaludin, hasil rapat koordinasi tersebut juga menyebut penanganan permasalahan oenambangan liar yang terjadi di lahan perkebunan dan perhutani. Selain perhutani Pemkab Sukabumi juga berkoordinasi dengan TNI karena ada kawasan latihan militer di hulu Sungai Ciletuh.

"UPT Balai Cisadea-Cibareno yang hadir dalam pertemuan itu akan mendorong ke Pemerintah Provinsi untuk penyusunan kajian sungai ciletuh dalam Rencana Kegiatan Tahun 2022," jelasnya.

Selain dinas dan lembaga yang sudah disebutkan, koordinasi gabungan ini juga melibatkan Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pertanahan dan Tata Ruang,  Dinas PMD, Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Bagian SDA Setda, Bidang ESDA Bappeda, PMM Bappeda, Camat Ciemas, Kades Mekarsakti, Kades Tamanjaya, Kades Mandrajaya dan Kades Ciwaru.