TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
bankbjb

Tidak Ada Urgensi dan Manfaatnya Peraturan Presiden Tentang Dewan Keamanan Nasional

Penulis
Kamis 1 Sep 2022, 13:37 WIB

Kemudian atas dasar itu pula, berturut - turut sudah terbit beberapa Undang - Undang Organik yaitu UU yang terbit atas perintah Pasal 30 UUD 1945 tersebut, yaitu :

  1. UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
  2. UU No.3/2002 * tentang Pertahanan Negara ;
  3. UU No. 34 / 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ; dan 
  4. UU No. 23 / 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN).

Semua UU tersebut di atas, selain sudah menjawab bangunan Sishankamrata yang  dikehendaki Pasal 30 UUD 1945, juga pada tataran emperikal sudah  terbangun sinergitas dan harmonisasi dalam pelaksanaannya, dimana Kekuatan Utama TNI di Bidang Pertahanan dan POLRI di Bidang Keamanan sesuai dgn tugas - wewenangnya masing dan Rakyat sebagai Kekuatan Pendukung. 

Selanjutnya bagaimana upaya pengelolaan semua kekuatan utama dan pendukung tersebut beserta mekanismenya untuk mengantisipasi dan menjawab atau menghadapi segala bentuk ancaman, yang juga secara jelas diatur dlm UU PSDN ;

Ketiga

Bahwa kemudian adanya draft Perpres DKN yang mengatur tentang institusi kenegaraan yang bersifat  penunjang (auxialiary state organ), selain tidak tepat diatur dalam bentuk Peraturan Presiden harus dalam bentuk Undang-Undang, juga akan sangat mengganggu bangunan Sishankamrata yang sudah aplicable, sehingga Perpres ini potensial akan mendatangkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari. Apalagi nampaknya Perpres DKN ini merupakan pintu masuk untuk menggolkan RUU Kamnas yang ditolak sejak tahun 2007.

Keempat

Jika yang menjadi latar belakang dibuatnya draft Perpres tentang  DKN berkenaan dengan  masalah koordinasi, jawabannya tidak harus diselesaikan dengan menerbitkan (draft) Perpres, melainkan harus dicari penyebab tidak maksimalnya koordinasi yg berjalan selama ini. Mungkin perlu menjadi perhatian kita tentang “prinsip proporsional dan profesional”, juga egosektoral terkait masih adanya pihak-pihak yang ingin menjadi “to have more”, tetapi kurang mau untuk menjadi “to be more”.

Kelima

Kelihatannya Substansi (draft) Perpres DKN tersebut, selain menimbulkan banyak ambiguitas, norma pasal yang ada di dalamnya dan inkonsistensi pasal yang  satu dengan pasal yang lain, juga dapat dipastikan  akan menimbulkan relatif banyaknya masalah hukum di kemudian hari.

Keenam


Editor
Halaman :
BERITA TERPOPULER
Berita Terkini
x