"Arahnya kan kesana. Selama ini berjalan dengan keputusan bupati atau wali kota. Jadi sangat perlu disusun payung hukum berupa perda level provinsi. Agar teman teman di desa juga tidak bingung dalam mengelolah dana desa dan anggaran dana desanya," lanjut Lina.
Anggota Komisi II DPRD Jabar ini menambahkan bahwa saat ini tahapan raperda ini mau masuk penyusunan naskah akademik. Beberapa hari lalu jajaran Bapemperda) DPRD Jabar juga berkunjung ke sejumlah desa di Jawa Barat untuk menyerap informasi awal terkait raperda desa wisata.
"Hampir semua daerah di Jabar memang memiliki potensi wisata khusus alam. Namun di sejumlah daerah spot spot desa wisata ini juga tidak dikelolah dengan baik, sehingga macet ditengah jalan. Sekali lagi sayang anggaran di desa jika konsep desa wisata hanya ikut-ikutan trend tanpa kajian matang," pungkasnya.
